FIRMANSYAH, FIRMANSYAH (0029) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERLINDUNGAN HAK ATAS MEREK DALAM METAVERSE MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
|
Text (Fulltext)
FIRMANSYAH_2274201256_FULLTEXT.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text (Turnitin)
FIRMANSYAH_2274201256_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (802kB) | Request a copy |
|
|
Text (ABSTRAK + BAB 1)
FIRMANSYAH_2274201256_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 2)
FIRMANSYAH_2274201256_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 3)
FIRMANSYAH_2274201256_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
FIRMANSYAH_2274201256_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (779kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5)
FIRMANSYAH_2274201256_BAB 5.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (848kB) | Request a copy |
|
|
Text (Ref + Lampiran)
FIRMANSYAH_2274201256_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (850kB) |
Abstract
Perkembangan metaverse sebagai ruang interaksi dan transaksi ekonomi digital menghadirkan tantangan baru terhadap perlindungan hak atas merek di Indonesia. Aktivitas perdagangan dalam bentuk NFT, wearable virtual, dan aset digital menimbulkan potensi pelanggaran merek lintas batas yang belum diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak atas merek dalam metaverse menurut Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Kementerian Hukum dan HAM Wilayah Bengkulu dan pelaku usaha digital, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 telah memberikan dasar perlindungan melalui prinsip hak eksklusif dan sistem first to file, yang bersifat technology neutral sehingga dapat diterapkan pada aktivitas perdagangan di metaverse. Namun demikian, efektivitas perlindungan hukum masih menghadapi hambatan berupa rendahnya kesadaran pendaftaran merek, kompleksitas pembuktian dan identifikasi pelaku dalam sistem digital, serta belum adanya pedoman administratif khusus terkait klasifikasi produk virtual. Disimpulkan bahwa norma hukum merek telah memadai, tetapi memerlukan penguatan implementasi dan harmonisasi regulasi. Disarankan adanya peningkatan literasi hukum, penguatan kapasitas penegak hukum digital, serta penyusunan pedoman teknis yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Mikho Ardinata, S.H., M.H |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Meri Susanti R |
| Date Deposited: | 25 Sep 2026 00:22 |
| Last Modified: | 25 Sep 2026 00:22 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/4777 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

