TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SELUMA

Purnomo, Sigip (2026) TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 21 TAHUN 2007 TENTANG PEMBERATASAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG OLEH PENYIDIK SATRESKRIM POLRES SELUMA. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (FULLTEXT)
SIGIP PURNOMO_2274201249_FULLTEXT.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (TURNITIN)
SIGIP PURNOMO_2274201249_TURNITIN.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
SIGIP PURNOMO_2274201249_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
SIGIP PURNOMO_2274201249_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 3)
SIGIP PURNOMO_2274201249_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
SIGIP PURNOMO_2274201249_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
SIGIP PURNOMO_2274201249_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (826kB)
[img] Text (REF + LAMP)
SIGIP PURNOMO_2274201249_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (1MB)

Abstract

Perdagangan orang (human trafficking) merupakan salah satu bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia dan masih marak terjadi di Indonesia, termasuk di Kabupaten Seluma, Provinsi Bengkulu. Untuk menanggulanginya, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penerapan UU PTPPO oleh penyidik Satreskrim Polres Seluma, khususnya dalam Perkara Nomor 12/Pid.Sus/2025/PN Tais, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendukung dalam penerapannya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris (socio legal research) dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan UU PTPPO oleh penyidik dalam perkara tersebut belum sepenuhnya tepat, karena kualifikasi tindak pidana sebagai TPPO ditetapkan sejak awal hanya berdasarkan indikasi permukaan tanpa didukung pendalaman bukti yang memadai terhadap unsur cara (means) dan unsur eksploitasi, sehingga Majelis Hakim akhirnya menyatakan terdakwa terbukti melanggar Pasal 296 KUHP, bukan Pasal 2 ayat (1) UU PTPPO. Faktor penghambat penerapan undang-undang ini meliputi aspek hukum, penegak hukum, sarana dan prasarana, serta masyarakat, sedangkan faktor pendukungnya antara lain keberadaan UU PTPPO sebagai lex specialis, adanya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA), dukungan kebijakan nasional, serta kerja sama lintas instansi. Penelitian ini menyarankan peningkatan kapasitas penyidik, penyediaan sarana pendukung, serta penguatan koordinasi antarinstansi guna mengoptimalkan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: :Penyidikan, Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007
Subjects: K-Hukum > Hukum (Umum)
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sarah Mentari Utama
Date Deposited: 10 Sep 2026 06:36
Last Modified: 10 Sep 2026 06:36
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/4675

Actions (login required)

View Item View Item