PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU DI BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI PUTUSAN PN PALU NO.254/PID.B/2024/PN.PAL)

SANTOSO, BAGUS (2026) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENYEBARAN INFORMASI PALSU DI BANDAR UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 TENTANG PENERBANGAN (STUDI PUTUSAN PN PALU NO.254/PID.B/2024/PN.PAL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (FULLTEXT)
BAGUS SANTOSO_2274201207_FULLTEXT.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (TURNITIN)
BAGUS SANTOSO_2274201207_TURNITIN.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK+BAB 1)
BAGUS SANTOSO_2274201207_ABSTRAK-BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
BAGUS SANTOSO_2274201207_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (3MB)
[img] Text (BAB 3)
BAGUS SANTOSO_2274201207_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
BAGUS SANTOSO_2274201207_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
BAGUS SANTOSO_2274201207_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (1MB)
[img] Text (REF+LAMP)
BAGUS SANTOSO_2274201207_Ref-Lamp.pdf - Submitted Version
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan bagi pihak yang menyebarkan informasi menyesatkan di bandara, khususnya terkait ancaman bom palsu. Studi ini berfokus pada Putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 254/Pid.B/2024/PN.Pal, yang menyatakan bahwa penyebaran informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan merupakan tindak pidana serius yang dapat mengakibatkan kerugian finansial, gangguan operasional, dan kepanikan. Untuk mencegah perilaku tersebut, Undang-Undang Penerbangan menetapkan sanksi pidana yang berat. Penelitian ini menggunakan metode kajian peraturan perundang-undangan dan studi pustaka sebagai bagian dari metodologi yuridis-normatif. Sumber hukum primer, seperti undang-undang dan putusan pengadilan, serta sumber sekunder, seperti buku dan jurnal, digunakan sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim dalam perkara Pengadilan Negeri Palu (No. 254/Pid.B/2024/PN.Pal) mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam Pasal 437 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009, yaitu "setiap orang" dan "menyampaikan informasi palsu yang membahayakan keselamatan penerbangan." Terlepas dari motifnya, hakim memutuskan bahwa komentar tersebut merupakan informasi menyesatkan yang membahayakan keselamatan penerbangan, meskipun terdakwa berdalih bahwa hal itu hanyalah lelucon. Dampak perbuatan terdakwa terhadap kelancaran penerbangan, serta keadaan yang memberatkan dan meringankan, turut dimasukkan dalam pertimbangan hukum hakim. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama dua bulan dengan masa percobaan empat bulan. Pasal 437 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mengatur pertanggungjawaban pidana atas penyebaran informasi menyesatkan di bandara. Jika perbuatan tersebut menyebabkan kerugian atau kematian, ancaman hukumannya mencapai delapan tahun penjara. Guna menciptakan efek jera, penelitian ini menyarankan pengadilan untuk menjatuhkan hukuman maksimal dalam kasus serupa di masa mendatang.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Hendri Padmi, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Informasi Palsu, Ancaman Bom, Undang-Undang Penerbangan.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hesti Ayu
Date Deposited: 10 Sep 2026 04:27
Last Modified: 10 Sep 2026 04:27
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/4647

Actions (login required)

View Item View Item