TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Saputra, Rio Anom Lintar (2026) TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_FULLTEXT.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024 (1).pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[img] Text (bab 2)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_BAB 2.pdf - Submitted Version

Download (3MB)
[img] Text (bab 3)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (bab 4)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (bab 5)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_BAB 5.pdf - Submitted Version

Download (746kB)
[img] Text (ref+lampiran)
RIO ANOM LINTAR SAPUTRA_2274201024_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version

Download (2MB)

Abstract

ABSTRAK TINJAUAN YURIDIS KEWENANGAN POLRI DAN KEJAKSAAN DALAM PENANGANAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh: Rio Anom Lintar Saputra Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan dalam penanganan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan serta mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum pada Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bengkulu dan Kejaksaan Negeri Bengkulu, studi kepustakaan, serta dokumentasi. Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan ketentuan hukum sebagai das sollen dengan pelaksanaan kewenangan di lapangan sebagai das sein. Hasil penelitian menunjukkan bahwa POLRI dan Kejaksaan memiliki kewenangan dalam penanganan tindak pidana korupsi dengan persamaan pada keterlibatan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, tetapi memiliki perbedaan berdasarkan fungsi dan tahapan penegakan hukum. POLRI lebih berfokus pada penyelidikan dan penyidikan, sedangkan Kejaksaan memiliki kewenangan penyidikan dalam perkara tertentu serta kewenangan penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Pelaksanaan kewenangan kedua lembaga membutuhkan koordinasi dan sinergi agar proses penanganan perkara berjalan efektif. Kendala yang dihadapi meliputi perbedaan penafsiran hukum, kesulitan memperoleh dan membuktikan alat bukti, penghitungan kerugian keuangan negara, keterbatasan sumber daya manusia, koordinasi antarlembaga, serta pelacakan aset dan aliran dana hasil korupsi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi, penyamaan persepsi, kompetensi aparat, serta kerja sama antarlembaga dalam pembuktian dan pelacakan aset hasil tindak pidana korupsi. Kata Kunci: Kewenangan, POLRI, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi. ABSTRACT THE JURIDICAL REVIEW OF THE INDONESIAN NATIONAL POLICE (POLRI) AUTHORITY AND THE PROSECUTOR'S OFFCE IN HANDLING CORRUPTION CRIMES By: Rio Anom Lintar Saputra This study aims to determine the juridical review of the Indonesian National Police (POLRI) authority and the prosecutor's office in handling corruption crimes. This study used an empirical juridical method with a descriptive approach. The research data were obtained through interviews with law enforcement officers at the Special Criminal Investigation Directorate of the Bengkulu Regional Police and the Bengkulu District Prosecutor's Office, literature studies, and documentation. The data obtained were analyzed descriptively and qualitatively by comparing legal provisions as das sollen with the implementation of authority in practice as das sein. The results of the study show that POLRI and the Prosecutor's office have authority in handling corruption offenses, with similarities in their involvement in the investigation and inquiry processes, but differences based on their respective functions and stages of law enforcement. POLRI focuses primarily on preliminary investigation and investigation, while the Prosecutor's Office has investigative authority in certain cases, as well as authority in prosecution and the execution of court decisions. The exercise of authority by both institutions requires coordination and synergy to ensure that case handling is carried out effectively. The obstacles encountered include differences in legal interpretation, difficulties in obtaining and proving evidence, calculating state financial losses, limited human resources, inter-institutional coordination, and tracing assets and financial flows resulting from corruption offenses. Therefore, improvements in coordination, harmonization of legal understanding, personnel competence, and inter-institutional cooperation are required in proving corruption offenses and tracing assets derived from corruption. Keywords: Authority, POLRI, Prosecutor's Office, Comiption Offenses

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Dr. Johanes Tansil Pareke, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci: Kewenangan, POLRI, Kejaksaan, Tindak Pidana Korupsi.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Muammar Hafiz Khattami
Date Deposited: 17 Sep 2026 07:14
Last Modified: 17 Sep 2026 07:14
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/4449

Actions (login required)

View Item View Item