PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA KOREM 041/ GAMAS DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL)

Umara, Sakila (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN OLEH BENDAHARA KOREM 041/ GAMAS DALAM PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA ANGGOTA TNI (STUDI PUTUSAN NOMOR 28/PID.SUS-TPK/2025/PN BGL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (FULLTEXT)
SAKILA UMARA_2274201019_FULLTEXT.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (4MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
SAKILA UMARA_2274201019_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK+BAB 1)
SAKILA UMARA_2274201019_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
SAKILA UMARA_2274201019_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 3)
SAKILA UMARA_2274201019_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
SAKILA UMARA_2274201019_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
SAKILA UMARA_2274201019_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (Ref+Lamp.)
SAKILA UMARA_2274201019_Ref+Lamp..pdf - Submitted Version
Download (1MB)

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistemik terhadap tata kelola pemerintahan dan keuangan negara. Pada Provinsi Bengkulu, praktik korupsi masih tinggi, salah satunya dalam pengelolaan tunjangan kinerja anggota TNI pada Korem 041/Gamas. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pola tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh bendahara pengeluaran serta menganalisis penegakan hukum yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu berdasarkan Putusan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2025/PN Bgl. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan aparat TNI dan jaksa, sedangkan data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menitikberatkan pada keterkaitan antara norma hukum dan praktik penegakannya di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola tindak pidana korupsi dilakukan melalui manipulasi data administratif pembayaran tunjangan kinerja, yaitu dengan cara mark-up nominal dan pengajuan data fiktif. Modus ini memanfaatkan celah dalam sistem verifikasi administrasi sehingga memungkinkan pencairan dana negara melebihi hak yang seharusnya. Penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui tahapan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga eksekusi putusan, dengan koordinasi bersama institusi militer. Penelitian ini menegaskan bahwa kelemahan sistem pengawasan internal dan rendahnya integritas aparat menjadi faktor utama terjadinya korupsi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sistem pengendalian internal, peningkatan transparansi pengelolaan keuangan negara, dan penguatan budaya antikorupsi guna mencegah terulangnya tindak pidana korupsi.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing Riri Tri Mayasari, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana Korupsi, Tunjangan Kinerja, TNI, Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 05 Sep 2026 01:37
Last Modified: 05 Sep 2026 01:37
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/3410

Actions (login required)

View Item View Item