PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA)

ROMANZA, MELLI (2026) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI LP/B/4/I/2025/SPKT/POLRES SELUMA). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
MELLI ROMANZA_2174201137_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
MELLI ROMANZA_2174201137_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
MELLI ROMANZA_2174201137_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
MELLI ROMANZA_2174201137_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (326kB)
[img] Text (BAB 3)
MELLI ROMANZA_2174201137_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (250kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
MELLI ROMANZA_2174201137_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (261kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
MELLI ROMANZA_2174201137_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (187kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
MELLI ROMANZA_2174201137_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (230kB)

Abstract

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia serta berdampak multidimensi bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Negara melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) memberikan landasan hukum yang komprehensif dalam upaya pencegahan, penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban kekerasan seksual. Kepolisian sebagai aparat penegak hukum memiliki peran strategis dalam penerapan undangundang tersebut, khususnya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan ketentuan UU TPKS oleh Kepolisian Resor Seluma dalam menangani kasus kekerasan seksual terhadap anak sebagaimana tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/4/I/2025/SPKT/Polres Seluma, serta mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum dan upaya yang dilakukan untuk mengatasinya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui wawancara, studi dokumen, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Seluma telah menerapkan ketentuan UU TPKS dalam proses penyidikan dengan mengedepankan pendekatan berperspektif korban melalui Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA). Namun, dalam pelaksanaannya masih ditemukan hambatan berupa keterbatasan sarana prasarana, minimnya penyidik perempuan, serta kendala psikologis korban. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas penyidik, peningkatan koordinasi lintas lembaga, serta penyediaan fasilitas pendukung guna mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing: Dr. RanggaJayanuarto, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords: Penegakan Hukum, KekerasanSeksual, Anak, Kepolisian, UU TPKS
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 25 May 2026 02:40
Last Modified: 25 May 2026 02:40
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2651

Actions (login required)

View Item View Item