HADIANTO, MUHAMMAD NUR (2025) MENELISIK PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ANGGOTA POLRI TERHADAP TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI KASUS DI POLDA BENGKULU). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
|
Text (Fulltext)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text (Turnitin)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text (ABSTRAK + BAB 1)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 2)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (421kB) |
|
|
Text (BAB 3)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (334kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (429kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (331kB) |
|
|
Text (Ref + Lamp)
MUHAMMAD NUR HADIANTO_1974201061_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (284kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban pidana anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang melakukan tindak pidana penganiayaan, serta mengkaji mekanisme penegakan hukum dan proses peradilan terhadap anggota Polri dalam kasus tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan memadukan pendekatan normatif dan pendekatan faktual melalui wawancara dengan penyidik dan personel Propam, studi dokumentasi, serta analisis putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana anggota Polri pelaku penganiayaan mencakup dua aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana melalui peradilan umum sesuai KUHP dan KUHAP, serta pertanggungjawaban etik melalui Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) berdasarkan Perkap Nomor 7 Tahun 2022. Kedua mekanisme ini menegaskan penerapan asas equality before the law sebagaimana Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa anggota Polri diproses tanpa perlakuan istimewa. Selain itu, proses penegakan hukum dilaksanakan secara lengkap melalui tahapan penyidikan, pelimpahan berkas, persidangan, hingga penjatuhan putusan. Divisi Propam melakukan pengawasan ketat untuk memastikan profesionalitas dan mencegah penyimpangan prosedur. Putusan pidana dalam peradilan umum serta sanksi etik oleh KKEP membuktikan ditegakkannya keadilan substantif dan komitmen Polri terhadap transparansi serta akuntabilitas penegakan hukum.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Sinung Mufti Hangabei, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Pertanggungjawaban pidana, Penganiayaan, Anggota Polri. |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Hildayani Hildayani |
| Date Deposited: | 25 May 2026 02:57 |
| Last Modified: | 25 May 2026 02:57 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2624 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

