Alfazari, Fahri Nurozak (2026) TINJAUAN YURIDIS PERTIMBANGAN DEWAN PENGUPAHAN DAERAH DALAM MENETAPKAN UPAH MINIMUM PEKERJA (STUDI DI DEWAN PENGUPAHAN PROVINSI BENGKULU). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
![[img]](http://repository.umb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fultext)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (Turnitin)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
Text (Abstrak + Bab 1)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
Text (Bab 2)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (382kB) |
|
Text (Bab 3)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (276kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 4)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (495kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 5)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (272kB) |
|
Text (Referensi + Lampiran)
FAHRI NUROZAK ALFAZARI_2274201262_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (669kB) |
Abstract
Penetapan upah minimum merupakan instrumen strategis negara dalam menjamin kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga keberlangsungan dunia usaha. Dalam praktiknya, proses penetapan upah minimum sering menimbulkan perbedaan kepentingan antara pekerja dan pengusaha, sehingga peran Dewan Pengupahan Daerah menjadi sangat penting sebagai lembaga pemberi pertimbangan kepada kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pertimbangan Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu dalam penetapan upah minimum dan menganalisis kendala yang mempengaruhi proses tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui wawancara dengan anggota Dewan Pengupahan Provinsi Bengkulu, yang terdiri atas Pengawas Ketenagakerjaan dan Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Provinsi Bengkulu, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penetapan upah minimum di Provinsi Bengkulu pada prinsipnya telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya Dewan Pengupahan masih menghadapi sejumlah kendala antara lain keterbatasan ruang diskresi akibat penggunaan formula baku, perbedaan kepentingan antar unsur tripartit, serta kondisi perekonomian daerah yang didominasi oleh usaha kecil dan menengah. Simpulan penelitian ini menegaskan bahwa peran Dewan Pengupahan bersifat strategis, namun cenderung normatif, sehingga diperlukan penguatan kualitas data serta peningkatan dialog sosial. Oleh karena itu, disarankan agar transparansi, partisipasi, dan penyesuaian kebijakan pengupahan dengan karakteristik daerah terus dioptimalkan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Hendri Padmi, SH.,MH |
| Uncontrolled Keywords: | Dewan Pengupahan Daerah, Ketenagakerjaan, Pengupahan, Provinsi Bengkulu, Upah Minimum. |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Hesti Ayu |
| Date Deposited: | 20 May 2026 03:22 |
| Last Modified: | 20 May 2026 03:22 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2428 |
Actions (login required)
 |
View Item |