TANGGUNG JAWAB PIDANA PIHAK KETIGA DALAM KASUS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN HUKUM

Beri, Nadia Okta (2025) TANGGUNG JAWAB PIDANA PIHAK KETIGA DALAM KASUS PENARIKAN PAKSA KENDARAAN BERMOTOR YANG MELAWAN HUKUM. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
NADIA OKTA BERI_2174201033_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
NADIA OKTA BERI_2174201033_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
NADIA OKTA BERI_2174201033_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
NADIA OKTA BERI_2174201033_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (326kB)
[img] Text (BAB 3)
NADIA OKTA BERI_2174201033_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (277kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
NADIA OKTA BERI_2174201033_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (328kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
NADIA OKTA BERI_2174201033_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (179kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
NADIA OKTA BERI_2174201033_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (201kB)

Abstract

Penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana pihak ketiga dalam kasus penarikan paksa kendaraan bermotor yang melanggar hukum, berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 299/Pid.B/2024/PN Bgl. Permasalahan muncul saat perusahaan leasing menggunakan jasa debt collector untuk menarik kendaraan dari debitur yang wanprestasi tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Penarikan dilakukan tanpa surat tugas resmi dan tanpa persetujuan debitur, bahkan disertai intimidasi, sehingga menimbulkan keresahan masyarakat. Padahal, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUUXVII/2019 dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, eksekusi hanya dapat dilakukan secara sukarela atau melalui putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dan konseptual, serta analisis terhadap doktrin dan putusan pengadilan. Hasilnya, tindakan pihak ketiga memenuhi unsur tindak pidana seperti pemerasan (Pasal 368 KUHP) dan pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Selain pihak ketiga, perusahaan leasing juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara korporasi jika lalai mengawasi mitranya. Penelitian ini diharapkan memberi kontribusi pada perlindungan hukum bagi debitur dan menjadi dasar pembaruan kebijakan eksekusi jaminan fidusia.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing: Dr.Betra Sariyanti,S.H.,M.H.,
Uncontrolled Keywords: Penarikan paksa, debt collector, leasing, jaminan fidusia, pidana
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 21 Oct 2025 03:46
Last Modified: 21 Oct 2025 03:46
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1776

Actions (login required)

View Item View Item