IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/PN.BGL)

Apazila, Clauzia (2025) IMPLIKASI HUKUM SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR TERHADAP PENGAKUAN HAK ATAS TANAH (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKULU NOMOR 76/PDT.G/PN.BGL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fultext)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (3MB)
[img] Text (BAB 2)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (311kB)
[img] Text (BAB 3)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (316kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (305kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (180kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
CLAUZIA APAZILA_2174201058_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (313kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengakuan hak atas tanah dalam sistem hukum di Indonesia serta mengkaji implikasi hukum dari Surat Keputusan (SK) Gubernur terhadap pengakuan hak atas tanah, dengan fokus pada Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 76/Pdt.G/2023/PN Bgl. Studi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sertifikat hak milik merupakan buktı yuridıs yang sah dalam sistem pertanahan nasional, dalam praktiknya sertifikat tersebut dapat dikalahkan apabila terdapat bukti administratif dan penguasaan fisik yang lebih kuat, seperti yang diperoleh melalui SK Gubermur. Dalam kasus yang diteliti, Tergugat yang tidak memiliki sertifikat tetapi memiliki SK Gubernur dan menguasai tanah secara terusmenerus sejak tahun 1996, dinyatakan berhak atas tanah yang disengketakan Putusan ini menegaskan bahwa SK Gubemur memiliki kekuatan hukum signifikan dalam menentukan hak atas tanah, terutama ketika disertai dengan penguasaan fisik yang sah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara administrasi pertanahan dan kebijakan pemerintah daerah untuk memastikan kepastian hukum yang berkeadilan

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. FahmiArisandi, S.H., М.Н
Uncontrolled Keywords: Pengakuan Hak Atas Tanah, Surat Keputusan Gubernur, Sertifikat, Perbuatan Melawan Hukum, Hukum Agraria.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sarah Mentari Utama
Date Deposited: 26 Sep 2025 04:11
Last Modified: 26 Sep 2025 04:11
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1597

Actions (login required)

View Item View Item