TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN SIMPAN PINJAM KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU)

Sampurno, Gatot Hari (2025) TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG PERIZINAN SIMPAN PINJAM KOPERASI (STUDI KASUS KOPERASI BHAKTI NUSA BENGKULU). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (385kB)
[img] Text (BAB 3)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (352kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (417kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (274kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
GATOT HARI SAMPURNO_2174201162_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (586kB)

Abstract

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dibentuk sebagai usaha bersama berdasarkan prinsip kekeluargaan. Koperasi ini berperan penting dalam mendukung ekonomi masyarakat di sekitarnya, terutama dalam menawarkan layanan keuangan kepada anggota dan masyarakat umum. Tinjauan hukum berdasarkan fakta mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perizinan Usaha Koperasi Simpan Pinjam. Masalah yang muncul adalah Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu belum memiliki izin usaha simpan pinjam yang resmi. Masalah dalam studi ini adalah: (1) Bagaimana pandangan hukum berbasis fakta terhadap Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor 5 Tahun 2019 mengenai izin usaha Koperasi Simpan Pinjam oleh Yayasan Bhakti Nusa Bengkulu. (2) Bagaimana cara mengatasi kesulitan yang dihadapi oleh Yayasan Bhakti Nusa Bengkulu dalam menjalankan simpan pinjam untuk koperasi yang belum memiliki izin usaha. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum berbasis fakta, pengumpulan data melalui penelitian pustaka dan survei lapangan, dengan narasumber dari Koperasi Bhakti Nusa Bengkulu. Data tersebut dianalisis dengan cara kualitatif untuk mendapatkan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan: (1) Penerapan Peraturan Menteri Nomor 5 Tahun 2019 di Yayasan Bhakti Nusa belum sepenuhnya sesuai dengan peraturan yang ada. Terutama berkenaan dengan kewajiban untuk memiliki Izin Usaha dan Izin Operasional bagi koperasi simpan pinjam. Koperasi Bhakti Nusa belum memiliki izin usaha yang resmi. Sebagai akibatnya, yayasan tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara hukum dalam pengelolaan simpan pinjam. (2) Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan, pelatihan, perbaikan infrastruktur, peningkatan kapasitas administrasi, dan pengawasan internal yang lebih ketat.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Pelaksanaan, Perizinan Usaha Simpan Pinjam, Koperasi
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sarah Mentari Utama
Date Deposited: 25 Sep 2025 05:58
Last Modified: 25 Sep 2025 05:58
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1560

Actions (login required)

View Item View Item