Saputra, Iqbal Gusti (2025) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN PAJAK PPN PADA KORPORASI (STUDI DI BIDANG TINDAK PIDANA KHUSUS KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
|
Text (Skripsi)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
|
Text (Turnitin)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
|
Text (ABSTRAK + BAB 1)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 2)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (390kB) |
|
|
Text (BAB 3)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_BAB 3.pdf Restricted to Repository staff only Download (343kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (435kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (268kB) |
|
|
Text (Ref + Lamp)
IQBAL GUSTI SAPUTRA_2174201180_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (340kB) |
Abstract
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh penggelapan dana Pajak Pertambahan Nilai (PPN) oleh korporasi dalam kasus pemalsuan faktur pajak yang dilakukan seorang Wajib Pajak (WP) atas nama Terdakwa Anton Nofrizal bin Rosidi selaku Direktur Utama CV. Putra Pekal dan Direktur Utama PT. Asashi Triple Plantation. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dan untuk mengetahui dan menganalisis faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, metode analisis secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan hukum tindak pidana penggelapan pajak PPN pada korporasi berdasarkan Undang Undang Nomor 28 Tahun 2007 oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu dimulai sejak proses penyidikan, penuntutan di pengadilan negeri bengkulu sampai dengan proses eksekusi yang dilakukan jaksa setelah mendapatkan putusan dengan kekuatan hukum tetap. Penyidikan tindak pidana perpajakan dilakukan oleh penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah hukum Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang berkoordinasi dengan penyidik Polri. 2) Faktor penghambat dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana penggelapan pajak oleh Kejaksaan Tinggi Bengkulu meliputi aspek hukum, penegak hukum, fasilitas, anggaran, masyarakat, dan budaya, kemudian jarak antara penyidik PNS Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Wilayah hukum Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu yang berpusat di Provinsi Lampung sehingga berkoordinasi dengan pihak penyidik kepolisian di Kepolisian Daerah Bengkulu yang secara tidak lansung memakan waktu dan biaya yang berakibat pada lambatnya penanganan perkara perpajakan oleh jaksa penuntut umum
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Hendri Padmi, S.H.,M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Pajak, Tindak Pidana, Korporasi. |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Sarah Mentari Utama |
| Date Deposited: | 25 Sep 2025 05:48 |
| Last Modified: | 25 Sep 2025 05:48 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1549 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

