PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) LARANGAN PROSTITUSI DAN MIRAS DI DPRD KOTA BENGKULU

Febrianti, Diana (2024) PERAN PARTAI POLITIK ISLAM DALAM PROSES LEGISLASI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH (PERDA) LARANGAN PROSTITUSI DAN MIRAS DI DPRD KOTA BENGKULU. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

Text (Skripsi) SKRIPSI DIANA .pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui : 1) Peran partai politik islam dalam proses legislasi pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras di DPRD Kota Bengkulu. 2) Bagaiaman artai politik Islam mempengaruhi dan berkontribusi dalam pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras di DPRD Kota Bengkulu. 3) Apakah hambatan dalam proses legislasi pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras DPRD di Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Manfaat penelitian ini adalah : 1) Manfaat teoritis diharapkan dapat membantu dalam pengembangan teori mengenai peran partai politik dengan basis agama dalam proses legislasi di tingat daerah sehingga adanya pandangan baru terhadap interaksi antara politik dan agama dalam konteks kebijakan publik, 2) Manfaat praktis : bagi peneliti, bagi masyarakat, dan sebagai dasar bagi peneliti selanjutnya. Pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini menemukan hasil sebagai berikut : 1) Peran partai politik islam dalam proses legislasi pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras di DPRD Kota Bengkulu yaitu : Anggota DPRD Kota Bengkulu dari partai Islam berperan aktif dalam semua tahapan perencanaan, pembahasan, dan penetapan Perda larangan prostitusi dan miras. Mereka tidak hanya merumuskan rancangan Perda, tetapi juga memastikan bahwa nilai-nilai syariat Islam terintegrasi dalam pembahasan. 2) Bagaiaman partai politik Islam mempengaruhi dan berkontribusi dalam pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras di DPRD Kota Bengkulu : Proses pengundangan dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan anggota DPRD menyerahkannya kepada pemerintah kota untuk diundangkan, sehingga Perda tersebut bisa dipublikasikan di media dan situs web resmi pemerintah daerah. 3) Hambatan dalam proses legislasi pembentukan PERDA larangan prostitusi dan miras DPRD di Kota Bengkulu : Proses legislasi Perda mengalami hambatan akibat konflik perbedaan pandangan antara anggota dewan dan anggota dewan dengan fraksinya masing-masing.

Item Type:	Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information:	Pembimbing : Elfahmi Lubis, SH,S.Pd.,M.Pd
Uncontrolled Keywords:	Peran anggota DPRD, parpol islam, prostitusi dan miras
Subjects:	Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 07-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87205-(S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 07-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87205-(S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Divisions:	07-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87205-(S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Subjek Terkait > 07-Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan > 87205-(S1) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Depositing User:	Mr Muammar Hafiz Khattami
Date Deposited:	16 Oct 2024 02:38
Last Modified:	16 Oct 2024 02:38
URI:	http://repository.umb.ac.id/id/eprint/590

Actions (login required)

View Item