PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG BERAKHIR RECHTERLIJK PARDON PADA PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS.2026/PN BGL

JUSY, PERMATA (2026) PELAKSANAAN PENUNTUTAN OLEH JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM PERKARA PENGANIAYAAN TERHADAP ANAK YANG BERAKHIR RECHTERLIJK PARDON PADA PUTUSAN NOMOR 58/PID.SUS.2026/PN BGL. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (FULLTEXT)
JUSY PERMATA_2274201177_FULLTEXT.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (TURNITIN)
JUSY PERMATA_2274201177_TURNITIN.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK+BAB 1)
JUSY PERMATA_2274201177_ABSTRAK+BAB 1.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
JUSY PERMATA_2274201177_BAB 2.pdf
Download (1MB)
[img] Text (BAB 3)
JUSY PERMATA_2274201177_BAB 3.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
JUSY PERMATA_2274201177_BAB 4.pdf
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
JUSY PERMATA_2274201177_BAB 5.pdf
Download (1MB)
[img] Text (REF+LAMP)
JUSY PERMATA_2274201177_Ref+Lamp.pdf
Download (1MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan setiap tahapan penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap tersangka hingga terdakwa dalam perkara penganiayaan terhadap anak yang berakhir dengan rechterlijk pardon pada Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl serta menganalisis kesesuaiannya dengan ketentuan hukum acara pidana, Undang-Undang Kejaksaan, dan KUHP Nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum yang menangani perkara, sedangkan data sekunder diperoleh melalui peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, dan bahan hukum lainnya yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penuntutan dalam perkara tersebut dilakukan melalui serangkaian tahapan, meliputi penelitian hasil penyidikan, penyusunan surat dakwaan, pelimpahan perkara ke pengadilan, pembuktian di persidangan, dan penyampaian tuntutan pidana. Pelaksanaan tersebut menunjukkan kedudukan Jaksa Penuntut Umum sebagai dominus litis dalam tahap penuntutan, sedangkan kewenangan untuk menentukan kesalahan dan pemidanaan tetap berada pada hakim. Dalam perkara a quo, terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, tetapi majelis hakim tidak menjatuhkan pidana dan menerapkan rechterlijk pardon berdasarkan pertimbangan keadilan dan kemanusiaan. Penelitian ini menunjukkan bahwa berakhirnya perkara dengan rechterlijk pardon tidak berarti penuntutan yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum tidak efektif atau tidak diperlukan. Pelaksanaan penuntutan tetap memiliki fungsi penting dalam membangun dasar pembuktian dan memberikan fakta hukum yang menjadi bahan pertimbangan hakim. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan penuntutan dalam perkara Nomor 58/Pid.Sus/2026/PN Bgl pada prinsipnya telah sesuai dengan kewenangan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan Undang-Undang Kejaksaan dan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, sedangkan penerapan rechterlijk pardon merupakan kewenangan hakim dalam tahap pemidanaan sebagaimana diatur dalam KUHP Nasional.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: Penuntutan, Jaksa Penuntut Umum, Penganiayaan Anak, Rechterlijk Pardon, KUHP Nasional.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Sarah Mentari Utama
Date Deposited: 15 Sep 2026 01:53
Last Modified: 15 Sep 2026 01:53
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/4913

Actions (login required)

View Item View Item