TINJAUAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES MUKOMUKO)

JOVANDA, JOVANDA (2026) TINJAUAN KEWENANGAN PENYIDIK DALAM TINDAKAN PENANGKAPAN DAN PENGGELEDAHAN TERHADAP PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA (STUDI DI POLRES MUKOMUKO). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (FULLTEXT)
JOVANDA_2274201014_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (TURNITIN)
JOVANDA_2274201014_TURNITIN.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK+BAB 1)
JOVANDA_2274201014_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
JOVANDA_2274201014_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 3)
JOVANDA_2274201014_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
JOVANDA_2274201014_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
JOVANDA_2274201014_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (963kB)
[img] Text (REF+LAMP)
JOVANDA_2274201014_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (2MB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan tersebut. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya tindak pidana peredaran narkotika yang memerlukan penanganan secara cepat, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tindakan penangkapan dan penggeledahan sebagai bentuk upaya paksa berpotensi membatasi hak asasi manusia sehingga pelaksanaannya harus berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui penelitian lapangan dan studi kepustakaan. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan penyidik dalam tindakan penangkapan dan penggeledahan terhadap pelaku peredaran narkotika di Polres Mukomuko pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penangkapan dilakukan berdasarkan bukti permulaan yang cukup, sedangkan penggeledahan dilaksanakan sesuai prosedur hukum untuk memperoleh dan mengamankan barang bukti. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik meliputi keterbatasan sarana dan prasarana, kondisi geografis wilayah, perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pelaku, perlawanan dari pelaku maupun keluarga pelaku, serta rendahnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur hukum. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalisme penyidik dan penguatan pengawasan dalam pelaksanaan tugas penyidikan. Kata Kunci: Kewenangan Penyidik, Penggeledahan, Penangkapan, Peredaran Narkotika.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. Rangga Jayanuarto, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Kewenangan Penyidik, Penggeledahan, Penangkapan, Peredaran Narkotika.Kewenangan Penyidik, Penggeledahan, Penangkapan, Peredaran Narkotika.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 03 Sep 2026 03:29
Last Modified: 03 Sep 2026 03:29
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/3900

Actions (login required)

View Item View Item