Wahyudi, Okta (2026) PERAN PENYIDIK UNIT PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (PPA) DALAM KOORDINASI LAYANAN TERPADU KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK (STUDI DI SATRESKRIM POLRES KEPAHIANG). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
![[img]](http://repository.umb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (FULLTEXT)
OKTA WAHYUDI_2274201029_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (Fulltext + Turnitin)
OKTA WAHYUDI_2274201029_TURNITIN.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (Abstrak+Bab 1)
OKTA WAHYUDI_2274201029_ABSTRAK-BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
Text (Bab 2)
OKTA WAHYUDI_2274201029_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
Text (Bab 3)
OKTA WAHYUDI_2274201029_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Bab 4)
OKTA WAHYUDI_2274201029_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (958kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 5)
OKTA WAHYUDI_2274201029_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (643kB) |
|
Text (Ref-Lamp)
OKTA WAHYUDI_2274201029_Ref-Lamp.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
Abstract
Kekerasan seksual terhadap anak merupakan salah satu kejahatan paling serius yang memerlukan penanganan terpadu dan komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Kepahiang dalam melakukan koordinasi dengan lembaga layanan terpadu, serta menilai efektivitas koordinasi tersebut dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Landasan hukum penelitian ini merujuk pada berbagai regulasi, antara lain Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang mengatur kewenangan penyidik, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang mewajibkan penanganan berbasis perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Peraturan Menteri PPPA Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA yang menegaskan mekanisme koordinasi lintas sektor. Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan penyidik Unit PPA Polres Kepahiang, tenaga medis RSUD Kepahiang, psikolog dan pendamping sosial Dinas Sosial Kabupaten Kepahiang, serta pendamping anak UPTD PPA Kabupaten Kepahiang. Data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyidik Unit PPA Polres Kepahiang tidak hanya menjalankan fungsi penyidikan berdasarkan Pasal 7 KUHAP, tetapi juga berperan sebagai koordinator utama yang mengintegrasikan layanan hukum, medis, psikologis, dan sosial bagi korban. Koordinasi dilakukan dengan Dinas Sosial untuk pendampingan psikososial, dengan UPTD PPA untuk asesmen dan pemulihan korban, serta dengan RSUD Kepahiang untuk pemeriksaan visum et repertum. Meski komunikasi antar lembaga berjalan dengan baik, koordinasi masih bersifat informal karena belum tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) bersama, dan terdapat keterbatasan fasilitas forensik di daerah. Penelitian ini merekomendasikan penyusunan SOP lintas lembaga, penguatan kapasitas UPTD PPA, dan peningkatan literasi hukum masyarakat guna mengoptimalkan sistem perlindungan anak secara berkelanjutan.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing: Riri Tri Mayasari, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | Kekerasan Seksual Terhadap Anak, Koordinasi Layanan Terpadu, Perlindungan Anak, Sistem Peradilan Pidana Anak, Unit PPA |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Siti Fathonah |
| Date Deposited: | 31 Aug 2026 03:05 |
| Last Modified: | 31 Aug 2026 03:05 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/3633 |
Actions (login required)
 |
View Item |