Kurniawan, Fahri (2026) DIGITALISASI LAYANAN NOTARIS : PROSPEK DAN IMPLEMENTASI E-NOTARY DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN DIGITAL. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
![[img]](http://repository.umb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fulltext)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_Fulltext (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (Turnitin)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_Turnitin (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (1MB) | Request a copy |
|
Text (Abstrak+bab 1)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_ABSTRAK+BAB 1 (1).pdf - Submitted Version Download (1MB) |
|
Text (Bab 2)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_BAB 2 (1).pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
Text (Bab 3)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_BAB 3 (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (691kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 4)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_BAB 4 (1).pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (870kB) | Request a copy |
|
Text (Bab 5)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_BAB 5 (1).pdf - Submitted Version Download (752kB) |
|
Text (Ref+lampiran)
FAHRI KURNIAWAN_2274201117_Ref+Lamp (1).pdf - Submitted Version Download (726kB) |
Abstract
Perkembangan teknologi informasi telah mendorong terjadinya transformasi dalam bidang hukum, khususnya pada layanan kenotariatan melalui konsep E-Notary. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum terkait penerapan E-Notary dalam pembuatan perjanjian digital di Indonesia serta menganalisis berbagai kendala yang muncul, baik secara teknis maupun yuridis. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, penggunaan E-Notary telah memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 yang mengakui keabsahan dokumen dan tanda tangan elektronik. Namun demikian, Undang-Undang Jabatan Notaris belum mengatur secara tegas mengenai akta elektronik, terutama berkaitan dengan kewajiban kehadiran fisik para pihak dan pembacaan akta secara langsung di hadapan notaris. Dalam implementasinya, notaris tetap memiliki peran strategis sebagai pejabat umum yang menjamin keabsahan dan kekuatan pembuktian suatu akta. Akan tetapi, penerapan E-Notary masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi, ancaman terhadap keamanan data, serta potensi sengketa hukum terkait validitas akta digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa digitalisasi layanan kenotariatan merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat dihindari dalam rangka meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan hukum. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris dengan peraturan di bidang teknologi informasi, serta penguatan sistem keamanan digital guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan data para pihak.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing Dr. JT. Pareke,S.H.,M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | E-notary, notaris, perjanjian digital, tanda tangan |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Meri Susanti R |
| Date Deposited: | 27 Aug 2026 01:01 |
| Last Modified: | 27 Aug 2026 01:01 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/3359 |
Actions (login required)
 |
View Item |