ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG)

Intan, Intan (2025) ANALISIS YURIDIS PENOLAKAN PERMOHONAN RESTITUSI BAGI ANAK YANG MENJADI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (STUDI PADA KEJAKSAAN NEGERI EMPAT LAWANG). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
INTAN_2174201029_fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
INTAN_2174201029_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
INTAN_2174201029_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
INTAN_2174201029_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (301kB)
[img] Text (BAB 3)
INTAN_2174201029_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (453kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
INTAN_2174201029_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (1MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
INTAN_2174201029_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (177kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
INTAN_2174201029_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (256kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan restitusi terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual di Kejaksaan Negeri Empat Lawang, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam implementasinya. Restitusi merupakan hak korban yang diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 2018, Undang-undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta diperkuat oleh Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris, dengan pendekatan normatif dan sosiologis. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundangundangan, serta wawancara dengan pihak Kejaksaan Negeri Empat Lawang, masyarakat, dan korban. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun dasar hukum restitusi telah diatur secara jelas, implementasinya di Kabupaten Empat Lawang belum berjalan efektif. Dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, tidak terdapat satu pun permohonan restitusi yang diajukan maupun dikabulkan. Faktor penghambatnya antara lain kurangnya pengetahuan masyarakat dan korban mengenai hak restitusi, minimnya sosialisasi dari aparat penegak hukum, belum adanya SOP teknis di Kejaksaan, serta lemahnya koordinasi antar lembaga terkait.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. Fahmi Arisandi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Anak, Kekerasan seksual, Restitusi, Kejaksaan, Perlindungan Korban
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 22 May 2026 03:56
Last Modified: 22 May 2026 03:56
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2627

Actions (login required)

View Item View Item