PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT LINGKUNGAN (STUDI KASUS KERUSAKAN ALUR SUNGAI DAN HAMPARAN SAWAH YANG DISEBAKAN GALIAN C)

Erlina, Oktari (2024) PENEGAKAN HUKUM PIDANA LINGKUNGAN HIDUP BERDASARKAN UNDANG-UNDANG YANG TERKAIT LINGKUNGAN (STUDI KASUS KERUSAKAN ALUR SUNGAI DAN HAMPARAN SAWAH YANG DISEBAKAN GALIAN C). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

	Text (Jurnal Repository) Jurnal Okti Ernalia.pdf - Submitted Version Download (1MB)
	Text (Skripsi) Skripsi Okti Ernalia.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (4MB) | Request a copy

Abstract

Dalam kasus kerusakan lingkungan akibat pertambangan pasir dan batu, Pada kurun waktu terakhir ini aktivitas kegiatan pembangunan disegala sektor dikabupaten kaur dari tahun ke tahun terus meningkat. Hingga tahun 2024 ini masih dilakukan penambangan pasir dan batuan menjadi persoalan di provinsi bengkulu. Salah satu penambangan pasir dan batu berada dikabupaten Kaur tepatnya didesa Pulau Panggung Kecamatan Luas. Penambangan pasir dan batu ini dilakukan disungai Air Luas. Sehingga menyebabkan menurunnya kualitas debit serta terjadi perubahan penambangan sungai, sehingga air Sungai menguap dan menyebabkan banjir bandang ke area hamparan persawahan yang berada disekitar sungai Luas di Desa Pulau Panggung. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian Empiris dengan alat pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Penegakan hukum atas kegiatan pertambangan tanpa izin di Pulau Panggung menempuh 2 cara yaitu bersifat persuasif kompromis terhadap pertambangan tanpa izin skala mikro yang umumnya berlatar belakang ekonomi lemah dan pendidikan rendah, usia paruh baya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan penegakan hukum secara represif kepada pelaku pertambangan lain dalam skala menengah dan jangka waktu yang lama. Faktor yang paling dominan mempengaruhi penegakan hukum pertambangan tanpa izin adalah faktor politik, dimana pemerintah pusat melihat kewenangan pada bupati & walikota sebagai hambatan dalam menjalankan pemerintahan. Selanjutnya, faktor sumber daya aparatur, faktor persepsi masyarakat, dan budaya masyarakat. Perlu dilakukan reorientasi secara berkala bagi aparatur pemerintah disektor pertambangan dan pihak-pihak yang terkait sehingga terjadi keseimbangan antara pelaksanaan wewenang dan pemenuhan tugas serta terbentuk pemahaman yang utuh terhadap pesan moral yang terkandung dalam konstitusi dalam mengupayakan sebesar-besar kemakmuran rakyat serta mencegah terjadinya asumsi yang salah tentang kekuasaan yang ada pada dirinya. Pemerintah Pusat & Daeah perlu segera memberikan pembekalan keterampilan hidup kepada masyarakat kecil dan mengarahkan mereka sebagai pelaku usaha mikro dan kecil pada sektor wisata alam dan kuliner sehingga kecederungan melakukan PETI skala mikro dapat diminimalkan.

Item Type:	Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information:	Dosen Pembimbing: J.T. Pareke, S.H., M.H.
Uncontrolled Keywords:	Pulau Panggung, Pemerintah, Tambang
Subjects:	Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions:	06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Anugrah Raffli
Date Deposited:	17 Sep 2024 06:27
Last Modified:	17 Sep 2024 06:27
URI:	http://repository.umb.ac.id/id/eprint/240

Actions (login required)

View Item