PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS.LH/2024/PN.CRP)

HAYUBI, AKBAR (2025) PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA DALAM KASUS PERTAMBANGAN TANPA IZIN BERDASARKAN UNDANG UNDANG NO 3 TAHUN 2020 TENTANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA) (STUDI PUTUSAN NOMOR 188/PID.SUS.LH/2024/PN.CRP). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Abstrak + BAB 1)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Abstrak+Bab 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Bab 2.pdf - Submitted Version
Download (357kB)
[img] Text (BAB 3)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Bab 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (326kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Bab 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (450kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Bab 5.pdf - Submitted Version
Download (255kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
AKBAR HAYUBI_2174201108_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (302kB)

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah tindak pidana penambangan tanpa izin. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggung jawaban pelaku tindak pidana kasus pertambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp dan mengetahui bagaimana relevansi undang-undang no 3 tahun 2020 tentang Minerba dalam kasus penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024 PN Crp. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini diketahui bahwa bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana pertambangan tanpa izin diwujudkan dalam bentuk pertanggungjawaban pidana yang dijatuhkan melalui proses peradilan. Hakim memutus bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, karena dilakukan secara sengaja dan terus-menerus meski telah dilarang. Dengan demikian penjatuhan pidana terhadap terdakwa mencerminkan penerapan asas legalitas dan prinsip pertanggungjawaban pidana, di mana seseorang dapat dihukum apabila terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, dengan adanya unsur kesalahan dan kemampuan untuk bertanggung jawab menurut hukum. Dan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 dalam perkara penambangan tanpa izin berdasarkan Putusan Nomor 188/Pid.Sus.LH/2024/PN.Crp menunjukkan bahwa ketentuan hukum yang mengatur kewajiban perizinan dalam kegiatan pertambangan telah diterapkan secara konkret melalui proses peradilan pidana. Penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku mencerminkan penerapan norma hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 158, yang memberikan landasan hukum untuk menindak setiap kegiatan pertambangan yang tidak memenuhi syarat legal formal. Putusan tersebut menjadi bentuk pelaksanaan hukum positif yang bertujuan menjaga tata kelola sumber daya mineral dan batubara agar tetap berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Riri Tri Mayasari, S.H,. M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Tindak Pidana Pertambangan
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Atika Ledia Anggraini
Date Deposited: 24 Oct 2025 04:15
Last Modified: 24 Oct 2025 04:15
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2081

Actions (login required)

View Item View Item