TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU)

Widodo, Dovi Sastro (2025) TINDAK PIDANA PENGGELAPAN DALAM JABATAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI KOTA BENGKULU). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Abstrak + BAB 1)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version

Download (1MB)
[img] Text (BAB 2)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_BAB 2.pdf - Submitted Version

Download (330kB)
[img] Text (BAB 3)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (336kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (483kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_BAB 5.pdf - Submitted Version

Download (268kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
DOVI SASTRO WIDODO_2174201035_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version

Download (279kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dasar Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan dan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam jabatan dalam putusan Pengadilan Negeri Kota Bengkulu Nomor : 414/Pid.B/2024/PN Bgl. Metode yang dalam penelitian ini yaitu pendekatan secara yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan. Hasil dan pembahasan yaitu hasil penelitian 1) alasan bahwa JPU dalam menjatuhkan tindak pidana penggelapan dalam jabatan diatur di dalam buku II KUHP Bab XXIV Pasal 374 KUHP yang mana merupakan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan yang unsur-unsur tindak pidana nya terdiri atas unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam bentuk pokok yang terdapat dalam Pasal 372 KUHP ditambah dengan unsur-unsur khusus yang memberatkan, 2) bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penggelapan dalam putusan No. 414/Pid.B/2024/PN Bgl sudah tepat secara hukum. Hal ini terpenuhinya unsurunsur yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa pelaku tindak pidana penggelapan dengan menggunakan jabatan yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 374 KUHP.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Hendri Padmi, S.h., M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Pertimbangan Hakim; Pertanggungjawaban Pidana; Tindak Pidana Penggelapan.
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Atika Ledia Anggraini
Date Deposited: 24 Oct 2025 03:54
Last Modified: 24 Oct 2025 03:54
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/2057

Actions (login required)

View Item View Item