ANALISIS HUKUM TERKAIT PENJUALAN OBAT ABORSI MEREK CYTOTEK TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2023/PN BGL)

SURYANEGARA, RD BAYU (2024) ANALISIS HUKUM TERKAIT PENJUALAN OBAT ABORSI MEREK CYTOTEK TANPA IZIN EDAR (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 146/PID.SUS/2023/PN BGL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

	Text (Jurnal Skripsi) Jurnal RD Bayu Suryanegara.pdf - Submitted Version Download (722kB)
	Text (Skripsi) Skripsi RD Bayu Suryanegara.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy

Abstract

Obat yang beredar di masyarakat harus memiliki izin edar, baik obat produksi dalam negeri maupun obat impor, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM). Berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UndangUndang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 1010/MENKES/PER/XI/2008 tentang Registrasi Obat perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan RI NOMOR 1120/Menkes/PER/XII/2008 menyatakan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar. Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian empiris merupakan penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung kelapangan untuk melihat fakta yang terjadi. Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan yang ada maka peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Bengkulu dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik bahwa Terdakwa dalam mengedarkan/menjual pil/obat merk Cytotec yang memiliki kandungan zat aktif Misoprostol tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengedarkan obat merk Cytotec tersebut, karena terdakwa bukan merupakan Apoteker, sehingga Terdakwa yang bukan merupakan Apoteker, pemilik Apotik atau Toko Obat yang berizin tidak dapat melakukan penjualan obat merk Cytotec yang termasuk golongan obat keras. Adapun kendala penerapan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana penjualan obat aborsi merek Cytotek tanpa izin edar (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pid.Sus/2023/PN BGL) adalah faktor hukumnya sendiri atau peraturan itu sendiri. Dapat dilihat dari adanya peraturan undang-undang, yang dibuat oleh pemerintah dengan mengharapkan dampak positif yang akan didapatkan dari penegakan hukum

Item Type:	Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information:	Pembimbing : Hendi Sastra Putra, S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords:	Analisis Hukum, Cytotek, Izin Edar, Penjualan Obat Aborsi
Subjects:	Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions:	06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User:	Mr Muammar Hafiz Khattami
Date Deposited:	12 Sep 2024 02:52
Last Modified:	12 Sep 2024 02:52
URI:	http://repository.umb.ac.id/id/eprint/205

Actions (login required)

View Item