ANALISIS HUKUM PERDATA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SЕPІHАK (PUTUSAN NOMOR: 5/PDT-SUS-PHI/2023/PN.BGL)

Sutawijaya, Arie (2025) ANALISIS HUKUM PERDATA PERSELISIHAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA SЕPІHАK (PUTUSAN NOMOR: 5/PDT-SUS-PHI/2023/PN.BGL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Skripsi)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (BAB 1)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_Abstrak+BAB I.pdf - Submitted Version

Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_BAB II.pdf - Submitted Version

Download (393kB)
[img] Text (BAB 3)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_BAB III.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (336kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_BAB IV.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only

Download (379kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_BAB V.pdf - Submitted Version

Download (328kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
ARIE SUTAWIJAYA_1974201032_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version

Download (277kB)

Abstract

kontrak kerja ialah Persetujuan pekerja serta pengusaha yang mencakup hak serta kewajiban kedua pihak terkait syarat kerja. Perjanjian ini harus mencakup hak serta kewajiban dalam hubungan kerja mewakili majikan serta pekerja. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui Analisis Hukum Perdata Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja Sepihak (Putusan Nomor: 5/Pdt-SusPhi/2023/Pn Bgl). Jenis penelitian yg digunakan yaitu hukum normative dengan metode analisis melalui deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan dua sumber data penelitian, yaitu data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari permasalahan ini yaitu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dilakukan berdasarkan alasan yang sah, adil, dan sesuai dengan ketentuan hukum ketenagakerjaan. PHK tidak boleh dilakukan sepihak tanpa melalui proses perundingan antara pengusaha dan pekerja, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 151 UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Setiap tindakan PHK wajib mengedepankan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak sebagai bentuk penghormatan terhadap hak-hak pekerja dan demi menjaga etika hubungan industrial Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan perlindungan hukum terhadap karyawan kontrak dengan sistem PKWT masih mengalami berbagai hambatan, seperti rendahnya kesadaran hukum perusahaan, kurangnya pengawasan dari pemerintah, dan lemahnya administrasi internal perusahaan. Oleh karena itu, penyelesaian PHK sepihak memerlukan edukasi hukum yang menyeluruh, itikad baik dari kedua pihak untuk berunding, serta peran aktif mediator yang profesional dan netral agar tercipta keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh pihak.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Hendi Sastra Putra, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Hukum Perdata, Pemutusan, Hubungan Kerja
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Atika Ledia Anggraini
Date Deposited: 21 Oct 2025 04:05
Last Modified: 21 Oct 2025 04:05
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1805

Actions (login required)

View Item View Item