Wulandari, Wulandari (2025) PENERAPAN PERUBAHAN IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) KE PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG (PBG) DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BENGKULU. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
|
Text (Fultext)
WULANDARI_2174201036_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text (Turnitin)
WULANDARI_2174201036_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
|
Text (ABSTRAK + BAB 1)
WULANDARI_2174201036_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
|
Text (BAB 2)
WULANDARI_2174201036_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (384kB) |
|
|
Text (BAB 3)
WULANDARI_2174201036_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (277kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 4)
WULANDARI_2174201036_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (615kB) | Request a copy |
|
|
Text (BAB 5)
WULANDARI_2174201036_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (266kB) |
|
|
Text (Ref + Lampiran)
WULANDARI_2174201036_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
Abstract
Perubahan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah membawa dampak besar terhadap sistem perizinan pembangunan di Indonesia, termasuk penghapusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan penggantiannya dengan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). Di Kota Bengkulu, kebijakan ini diterapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), namun dalam implementasinya tidak terlepas dari berbagai kendala baik secara teknis, administratif, maupun kultural. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan perubahan dari IMB ke PBG di DPMPTSP Kota Bengkulu serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara langsung dengan pejabat fungsional bidang perizinan di DPMPTSP Kota Bengkulu serta dokumentasi dan studi pustaka terhadap regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem PBG telah dilakukan melalui aplikasi SIMBG sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai hambatan, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap sistem baru, gangguan teknis pada aplikasi SIMBG, keterbatasan sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi teknis, serta belum optimalnya regulasi pendukung di tingkat daerah. Meski demikian, DPMPTSP telah melakukan berbagai upaya perbaikan melalui pelatihan SDM, sosialisasi kepada masyarakat, serta penguatan kerja sama lintas sektor.
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Mikho Ardinata, S.H., M.H. |
| Uncontrolled Keywords: | IMB, PBG, Perizinan Bangunan |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Atika Ledia Anggraini |
| Date Deposited: | 30 Sep 2025 03:29 |
| Last Modified: | 30 Sep 2025 03:29 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1785 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |

