TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA

Muflihun, Ahmad (2025) TINJAUAN YURIDIS PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA (PHK) BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fultext)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_Abstrak+Bab 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (288kB)
[img] Text (BAB 3)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (325kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (401kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (179kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
AHMAD MUFLIHUN_2174201082_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (681kB)

Abstract

Permasalahan yang sering terjadi di lingkungan masyarakat salah satunya adalah pemutusan hubungan kerja di perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dan untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja yang telah di PHK. Selaras dengan tujuannya, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris . Dalam penelitian ini diketahui bahwa proses pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan oleh CV Mitra Asia Sejati Kota Bengkulu belum sepenuhnya sejalan dengan ketentuan hukum perdata, khususnya yang berkaitan dengan asas itikad baik dan kewajiban perjanjian kerja sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Perusahaan tidak secara optimal memberikan hak-hak normatif pekerja yang di-PHK, seperti pemberian pesangon dan pemberitahuan sebelumnya, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab hukum perdata antara pihak pemberi kerja dan pekerja. Hal ini menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip keadilan kontraktual yang menjadi dasar hubungan kerja antara kedua belah pihak. Dan tanggung jawab perusahaan dalam proses pemutusan hubungan kerja (PHK) pada dasarnya mencakup pemenuhan seluruh hak normatif pekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. CV Mitra Asia Sejati sebagai pihak pemberi kerja memiliki kewajiban untuk memberikan kompensasi berupa uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu, perusahaan juga bertanggung jawab untuk melakukan PHK secara adil dan transparan, serta melalui proses yang tidak merugikan pekerja secara sepihak. Tanggung jawab ini merupakan perwujudan dari asas keadilan dan kepastian hukum dalam hubungan kerja antara perusahaan dan tenaga kerja.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Mikho Ardinata,S.H.,M.H
Uncontrolled Keywords: PHK, Ketenagakerjaan, Hukum Perdata
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Atika Ledia Anggraini
Date Deposited: 16 Oct 2025 03:02
Last Modified: 16 Oct 2025 03:02
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1749

Actions (login required)

View Item View Item