TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (STUDI DESA DUSUN BARU PELOKAN KABUPATEN MUKOMUKO)

Rizki, Muhammad (2025) TINJAUAN HUKUM TERHADAP TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA (STUDI DESA DUSUN BARU PELOKAN KABUPATEN MUKOMUKO). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Fulltext)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (3MB) | Request a copy
[img] Text (ABSTRAK + BAB 1)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (344kB)
[img] Text (BAB 3)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (330kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (398kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (311kB)
[img] Text (Ref + Lamp)
MUHAMAD RIZKI_2174201062_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (530kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara yuridis mengenai tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Dusun Baru Pelokan, Kabupaten Mukomuko. Dalam sistem pemerintahan desa, BPD memiliki posisi penting sebagai lembaga yang menyalurkan aspirasi masyarakat, melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, serta bersama kepala desa menyepakati peraturan desa, termasuk APBDes. Namun dalam implementasinya, fungsi dan tugas BPD sering kali tidak berjalan optimal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris (field research) dengan pendekatan kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi yang kemudian dianalisis secara deskriptif analitis. Penelitian dilakukan di Desa Dusun Baru Pelokan dengan responden terdiri dari anggota BPD, aparat desa, dan tokoh masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPD telah dilibatkan dalam proses penetapan APBDes melalui forum musyawarah desa. Namun, keterlibatan tersebut masih terbatas pada formalitas dan belum mencerminkan partisipasi yang substantif. Faktor-faktor penghambatnya antara lain minimnya pemahaman anggota BPD terhadap peraturan perundang-undangan, lemahnya koordinasi dengan pemerintah desa, serta rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah perlunya penguatan kapasitas anggota BPD, peningkatan sinergi antara BPD dan pemerintah desa, serta pelibatan masyarakat secara aktif dalam proses penetapan APBDes agar prinsip demokrasi dan tata kelola desa yang baik dapat terwujud

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Dr. JT. Pareke, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Badan Permusyawaratan Desa, APBDes, Fungsi Pengawasan, Pemerintahan Desa, Partisipasi Masyarakat
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mr Andeska Ulok Kupai
Date Deposited: 01 Oct 2025 03:20
Last Modified: 01 Oct 2025 03:20
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1685

Actions (login required)

View Item View Item