TRIANA, PEP (2025) RELEVANSI SURAT KETERANGAN SAH HASIL HUTAN DALAM KASUS TINDAK PIDANA KEHUTANAN (STUDI PUTUSAN 201/PID.SUS/2024/PN. BGL). Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.
![[img]](http://repository.umb.ac.id/style/images/fileicons/text.png) |
Text (Fulltext)
PEP TRIANA_2174201114_Fulltext.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (3MB) | Request a copy |
|
Text (Turnitin)
PEP TRIANA _2174201114_Turnitin.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (2MB) | Request a copy |
|
Text (ABSTRAK+BAB 1)
PEP TRIANA_2174201114_ABSTRAK+ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version Download (2MB) |
|
Text (BAB 2)
PEP TRIANA_2174201114_BAB 2.pdf - Submitted Version Download (338kB) |
|
Text (BAB 3)
PEP TRIANA_2174201114_BAB 3.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (337kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 4)
PEP TRIANA_2174201114_BAB 4.pdf - Submitted Version Restricted to Repository staff only Download (430kB) | Request a copy |
|
Text (BAB 5)
PEP TRIANA_2174201114_BAB 5.pdf - Submitted Version Download (269kB) |
|
Text (Ref+Lamp)
PEP TRIANA_2174201114_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version Download (902kB) |
Abstract
Penegakan hukum di bidang kehutanan merupakan upaya strategis untuk melindungi kelestarian hutan dan mencegah praktik illegal logging. Salah satu instrumen legalitas hasil hutan kayu adalah surat keterangan sah hasil hutan, yang wajib dimiliki setiap pihak yang mengangkut, menyimpan, atau memperdagangkan kayu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi surat keterangan sah hasil hutan dalam tindak pidana kehutanan, khususnya pada Putusan Nomor 201/Pid.Sus/2024/PN.Bgl di Kabupaten Kaur, serta mengevaluasi efektivitas dokumen tersebut dalam pencegahan dan penindakan perdagangan kayu ilegal Metode yang digunakan adalah yuridis-empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan Bapak Lucky Selvano Marigo, S.H., dan Bapak Wahyu Satriyo,S H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, serta observasi proses penanganan perkara. Data sekunder dikumpulkan dari studi kepustakaan, peraturan perundangundangan, dan analisis putusan pengadilan. Analisis dilakukan secara deskriptifanalitis untuk menghubungkan ketentuan norma hukum dengan praktik di lapangan Hasil penelitian menunjukkan bahwa surat keterangan sah hasil hutan memiliki kedudukan sentral sebagai alat bukti legalitas; ketiadaan dokumen ini menjadi dasar utama dalam dakwaan Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18/2013. Namun efektivitas surat keterangan sah hasil hutan dalam aspek preventif masih terbatas akibat pemalsuan dokumen, lemahnya pengawasan lapangan, dan belum meratanya digitalisasi verifikasi. Di sisi represif, keberadaan surat keterangan sah hasil hutan memperkuat pembuktian di persidangan, tetapi kendala prosedural seperti koordinasi antar-lembaga dan kelangkaan saksi ahli memperlambat penanganan kasus Rekomendasi penelitian mencakup penguatan sistem digitalisasi surat keterangan sah hasil hutan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum serta sosialisasi intensif kepada masyarakat. Penegakan hukum kehutanan akan lebih efektif apabila surat keterangan sah hasil hutan tidak hanya diperlakukan sebagai persyaratan formal, melainkan sebagai bagian integral dari sinergi kebijakan dan praktik penegakan hukum
| Item Type: | Thesis (Skripsi (Bachelor)) |
|---|---|
| Additional Information: | Pembimbing : Dr. Rangga Jayanuarto,S.H,M.H |
| Uncontrolled Keywords: | Surat Keterangan Sah Hasil Hutan, Tindak Pidana Kehutanan, Illegal logging,Penegakan Hukum; Kabupaten Kaur. |
| Subjects: | Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Divisions: | 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum |
| Depositing User: | Mrs Sarah Mentari Utama |
| Date Deposited: | 26 Sep 2025 04:25 |
| Last Modified: | 26 Sep 2025 04:25 |
| URI: | http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1607 |
Actions (login required)
 |
View Item |