PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH HUKUM DITPOLAIRUD POLDA BENGKULU

Attariqi, Aldino (2025) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA ILLEGAL FISHING DI WILAYAH HUKUM DITPOLAIRUD POLDA BENGKULU. Skripsi (Bachelor) thesis, Universitas Muhammadiyah Bengkulu.

[img] Text (Skripsi)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_Fulltext.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Turnitin)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_Turnitin.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (2MB) | Request a copy
[img] Text (Abstrak+BAB 1)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_ABSTRAK+BAB 1.pdf - Submitted Version
Download (2MB)
[img] Text (BAB 2)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_BAB 2.pdf - Submitted Version
Download (440kB)
[img] Text (BAB 3)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_BAB 3.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (328kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 4)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_BAB 4.pdf - Submitted Version
Restricted to Repository staff only
Download (397kB) | Request a copy
[img] Text (BAB 5)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_BAB 5.pdf - Submitted Version
Download (321kB)
[img] Text (rEF + lamp)
ALDINO ATTARIQI_2074201096_Ref+Lamp.pdf - Submitted Version
Download (321kB)

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui tinjauan yuridis mengenai pencurian ikan yang dilakukan negeri lain di Indonesia, dampak yang ditimbulkan dari adanya pencurian ikan di Indonesia dan sanksi yang akan diterima oleh pencurian ikan di Indonesia. Jenis peneltian deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif. Hasil penelitian mengemukakan bahwa sebelum adanya perbaikan diberbagai bidang kelautan pemerintah tidak tegas dalam memproses pelaku pelanggaran. Dampak dari illegal fishing adalah Merusak Kelestarian Ikan di Laut Indonesia, Merugikan Ekonomi Negara, Kerusakan Lingkungan, Illegal Fishing Melanggar Kedaulatan Indonesia. Adapun Sanksi Terhadap pelaku penyeludupan yaitu penerapan Hukuman Pidana Perikanan dan Penjarah yang melakukan Illegal Fishing di ZEEI. Kesimpulannya sekarang penegakan hukum terhadap pelaku illegal fishing sudah mulai di tindak tegas oleh pemerintah Indonesia dengan menjalankan fungsi Pasal 69 ayat (4) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan. Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelakasanaan perundang-undangan, walaupun dalam kenyataa di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian law enforcement begitu populer. Selain itu, ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Bahwa pendapat pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malah menganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Item Type: Thesis (Skripsi (Bachelor))
Additional Information: Pembimbing : Hendri Padmi, S.H., M.H
Uncontrolled Keywords: Kata Kunci : Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Illegal Fishing
Subjects: Universitas Muhammadiyah Bengkulu > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Divisions: 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Subjek Terkait > 06-Fakultas Hukum > 74201-(S1) Ilmu Hukum
Depositing User: Mrs Hildayani Hildayani
Date Deposited: 10 Jun 2025 02:49
Last Modified: 10 Jun 2025 02:49
URI: http://repository.umb.ac.id/id/eprint/1222

Actions (login required)

View Item View Item